PEMILU 2014: Visi Pembangunan Maritim Para Capres

Kampanye hitam yang menjadi polemik di sejumlah media sebaiknya kita tinggalkan, dan kita fokuskan pada apa sesungguhnya yang diwacanakan oleh para capres dan cawapres dalam upaya mensejahterakan rakyat, utamanya dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Kita perlu mencermati seperti apa visi dan misi para capres dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Sebagai Negara maritim yang dua pertiga wilayahnya adalah laut, dengan panjang pantainya mencapai 81 juta kilometer, sudah sepantasnya pembangunan kelautan dan perikanan menjadi prioritas utama. Mengapa? Karena siapa yang menguasai laut, merekalah yang menguasai perdagangan.  Dan itu berarti kesejahteraan rakyat.

Sayangnya perhatian pembangunan kemaritiman sejak kita merdeka belum terlalu serius. Lagu “nenek moyangku seorang pelaut” masih sebatas nyanyian dan belum mampu menjadi motivasi untuk menentukan kiblat pembangunan dan kekuatan bangsa kedepan. Kebijakan pembangunan di bidang maritime (kelautan) belum menjadi prioritas utama.

Selama ini kita hanya disuguhi nyanyian pilu para nelayan yang terjerat rentenir, pencurian ikan oleh kapal-kapal asing (illegal fishing), impor ikan untuk industri dalam negeri, impor garam, dan sebagainya. Sebagai catatan, di Kalimantan Barat saja, akibat pencurian ikan mengakibatkan kerugian mencapai 20 trilyun rupiah lebih pertahun. Ini belum termasuk kerugian dari pencurian ikan di wilayah timur yakni di perairan Laut Arafura, Laut Sulu dan Laut China Selatan yang mencapai Rp 50 triliun (Tempo.co, 20  Desember 2012).

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan hasil pemantauan dengan menggunakan Satelit Radarsat, jumlah kapal ikan yang beroperasi di Laut Arafura rata-rata mencapai  12.120 kapal setiap tahun, dengan jumlah kapal illegal fishing mencapai  8.484 kapal per tahun. KKP mengkalkulasi nilai kerugian Indonesia akibat illegal fishing di Laut Arafura setiap tahun mencapai Rp 40 triliun. Jika dihitung sejak tahun 2001 sampai 2013, maka nilainya bisa mencapai Rp 520 triliun!

Pantas saja kalau mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengkiritik kebijakan kelautan selama ini hanya “jalan di tempat” selama sepuluh tahun terakhir.

Di masa pemerintahannya, Mega berusaha membesarkan penelitian untuk masalah kelautan dan perikanan. Saat krisis moneter Megawati sempat membuat pompa solar mini dan pabrik es mini dengan maksud untuk mengurangi biaya transportasi yang sangat membebani nelayan saat itu. “Namun pompa solar kini tak jelas nasibnya,” kata Megawati ketika berbicara dalam seminar nasional tentang kelautan di Gedung Merdeka Bandung Jawa Barat 11 Juni 2014 (Tempo.co).

Tapi kita perlu memberikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo yang mampu menaikkan produksi perikanan Indonesia meningkat 26,2 persen pada 2013 dibandingkan dengan produksi pada 2012. Total produksi perikanan pada 2013 mencapai 19,56 juta ton dari sebelumnya 15,5 juta ton di 2012. Sedangkan target pada 2013 hanya dicanangkan sebesar 17,49 juta ton. Ini memang belum cukup karena sesungguhnya masih dapat digenjot lagi produksinya bila serius membangun Indonesia berkiblat ke laut dengan pengembangan teknologi modern.

Visi Jokowi

Calon presiden Jokowidodo dalam kesempatan memaparkan visi dan misinya di hadapan peserta seminar nasional Hari Nusantara di Bandung (11/6/2014), menyampaikan empat hal besar yang harus dilakukan untuk restorasi maritim Indonesia.

Pertama, mengatasi pasar gelap tuna dan pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif. Kedua, memberantas illegal fishing. Ketiga, melakukan ekspansi terhadap hasil budi daya laut. Keempat, memajukan ketenagakerjaan atau padat karya pada sektor maritim.

Terkait maraknya pasar gelap tuna, Jokowi memperkirakan Negara merugi hingga Rp 14 triliun. Uang sebanyak itu hilang ditelan pasar gelap. Makanya Jokowi akan meningkatkan manajemen pengawasan untuk pasar tuna.

Untuk pencegahan illegal fishing, Jokowi mengagendakan penggunaan drones dan penguatan pengamanan laut yang disertai dengan manajemen pengawasan yang baik dan teratur.

Drones adalah pesawat tanpa awak seharga sekitar 1,5 trilyun yang bisa digunakan untuk pertahanan keamanan negara, memonitor illegal fishing dan illegal logging serta memantau adanya kebakaran hutan.

Untuk ekspansi budi daya laut, bisa dilakukan dengan memaksimalkan jumlah keramba dan jaring apung di lautan nusantara.

Terkait ketersediaan lapangan kerja pada sektor maritim, dilakukan dengan dua cara, yakni menambah armada kapal penangkap ikan dan perluasan lahan untuk budi daya laut. Jokowi berjanji akan menambah 400 ribu hektare lahan budi daya laut, sebagai program padat karya bidang kelautan. Penambahan itu dapat memberikan lapangan kerja bagi 6,7 tenaga kerja sektor maritim yang bisa terangkut dalam proses padat karya bidang kelautan. Untuk ini Jokowi akan memberikan akses kredit yang besar bagi nelayan melalui bank agro maritim.

Jokowi juga akan membeli kapal besar penangkap ikan seharga kurang lebih 1,5 trilyun dan sekaligus memproduksi ikan dalam kaleng di dalam kapal itu, seperti dilakukan Negara lain yang suka mencuri ikan di kawasan Indonesia.

Yang terbaru dari Jokowi adalah pemikirannya yang akan membangun “tol laut” yang akan memecah kebuntuan transportasi di Indonesia. Yang dimaksud dengan tol laut adalah jalur distribusi logistik menggunakan kapal laut dari ujung pulau Sumatera hingga ujung Papua. Di di tengah-tengah ada pelabuhan dalam. Dengan demikian, kapal-kapal bisa berlabuh di sana.  Cara ini juga dapat mengatasi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Selain itu, harga-harga barang serta kebutuhan sehari-hari bisa sama rata atau paling tidak kenaikannya tidak terlalu besar.

Visi Prabowo

Pasangan Capres-cawapres Prabowo-Hatta juga akan mengembangkan industri maritim di Indonesia sebagai pilar pembangunan bangsa kedepan. Saat memberikan sambutan pada seminar nasional di Bandung, Rabu (11/6), Hatta Radjasa menyatakan,  melalui industri maritim Indonesia akan menjadikan bangsa yang lebih kuat, maju dan berkembang. Siapa yang menguasai laut ke depan berarti menguasai perdagangan dan akan menjadi macan Asia. Transportasi perdagangan antar-pulau di wilayah kedaulatan Indonesia hanya dapat dilakukan oleh kapal-kapal Indonesia. Laut menurut pasangan Prabowo-Hatta harus dipandang tidak hanya dari sisi geo-ekonomi tetapi juga geo-strategis dan geopolitik. Filosofis semacam ini harus menjadi kerangka kebijakan lima hingga 10 tahun kedepan.

Pasangan ini sadar sesadar-sadarnya bahwa merancang pembangunan Indonesia sebagai Negara maritim yang berdaulat, bermartabat dan berdaya saing tidak mudah. Diperlukan tahapan dan langkah komprehensif untuk mewujudkannya mengingat selama ini laut belum dilirik sebagai orientasi pembangunan secara seksama, melainkan hanya sekadarnya saja.

Untuk itulah langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah paradigma bangsa kembali menjadi bangsa maritim melalui pendidikan dan pembentukan karakter SDM yang handal melalui menyusunan kurikulum berbasis maritim di semua jenjang pendidikan. Kedua, membuat Maritime Policy sebagai pondasi dalam membangun Indonesia menjadi negara maritim melalui sinkronisasi kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan membuat kebijakan lain untuk melengkapi landasan hukum dalam membangun Indonesia menjadi negara maritim. Ketiga, membuat grand desain pembangunan maritim dan merestruksturisasi lembaga negara yang akan melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut.

Action plan dan implementasi pembangunan maritim akan difokuskan pada 10 prioritas, yaitu Menyusun Tata Kelola Laut dalam konsepsi Negara Maritim, Pengembangan IPTEK Maritim, Pengembangan Infrastruktur Maritim, Pemerataan Pembangunan Industri dan Jasa Maritim di seluruh wilayah NKRI, Pembangunan Sistem Transportasi Laut yang sinkron dengan Sistem Logistik Nasional, Membangun Sistem Pertahanan dan Keamanan Maritim yang tangguh dan berkelas dunia, Pengembangan Perikanan Laut yang berdaya saing.

Kemudian, Optimalisai Potensi Migas dan Mineral di laut serta Ocean Energy, Pelestarian Lingkungan Maritim, dan Pembangunan Sistem Mitigasi Bencana sebagai konsekuensi Indonesia berada pada ring of fire.

Strategis dan praktis

Tampaknya kedua pasangan capres-cawapres memiliki kesamaan pandangan, bahwa laut akan menjadi prioritas pembangunan. Bedanya adalah Jokowi-Jusuf Kalla lebih pada action langsung ketimbang penentuan grand disain. Seperti tampak dalam gaya blusukannya di Jakarta, Jokowi lebih senang melakukan apa yang sedang dibutuhkan sehingga dapat segera dilihat dan dirasakan masyarakat.

Cara cepat dan instan yang dilakukan Jokowi itu sama seperti ketika terjadi krisis pangan dan energy selama ini. Rakyat dibagikan gratis beras sehingga terkenal dengan raskin (beras untuk rakyat miskin). Kemudian ketika harga BBM naik dan diperlukan pencabutan subsidi minyak tanah, rakyat dibagikan gratis tabung gas dan kompor agar menggunakan gas. Ibarat orang sakit pegal dan linu, ditambal koyo atau di berikan minyak angin di bagian yang sakit. Di sinilah strategi keamanan pangan dan energy sering dipertanyakan.

Mudah-mudahan apa yang dipaparkan Jokowi dengan beragam aksi yang segera akan dilakukan jika terpilih menjadi presiden itu merupakan program darurat, tanpa melupakan keinginan rakyat agar Indonesia menjadi Negara maritime besar yang disegani seperti terukir dalam sejarah Nusantara.

Sementara itu visi Prabowo Subianto yang hendak mengembalikan Indonesia sebagai Negara yang kuat dan disegani, dengan tag line “menjadi macan Asia” tidak sekadar slogan. Jika ia menjadi presiden, tentu rakyat akan senang jika penguasaan teknologi kelautan diperkuat, khususnya penyiapan sumber daya manusia melalui pendidikan. Bagi kalangan akademisi, tentulah program itu menjadi angin segar yang ditunggu realisasinya. Apalah artinya teknologi yang terus berkembang, jika tidak dibarengi dengan kemampuan SDM. Apalah artinya visi yang besar jika tidak dibarengi dengan kemampuan para pelaksananya di lapangan, yang akan terjadi adalah tetap menjadi sasaran empuk “penjajahan” dari bangsa lain.

Kita tunggu saja, visi dan misi para capres itu dapat dilaksanakan karena sesungguhnya, kita telah menegaskan misi pembangunan kelautan yang terdapat pada Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yaitu Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional serta mampu mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia.

Blue energy

Saat ini, pembangunan di bidang kelautan dan perikanan yang penting dikembangkan adalah tentang blue energy atau ekonomi biru. Konsep ini sesungguhnya adalah konsep ekonomi yang mengedepankan efisiensi industri kelautan dan perikanan. Semua produk perikanan tak ada yang tak berguna, semuanya menjadi bermanfaat. Contohnya adalah ikan dikemas tanpa duri, durinya (limbahnya) dibuat krupuk dan makanan olahan lain yang berguna, hampir tidak ada sisa, semuanya bermanfaat.

Konsep efisiensi semacam ini sebenarnya mengikuti hukum alam dan tanpa merusaknya. Konsep ini menciptakan produksi yang bersih tanpa limbah. Pada akhirnya konsep ekonomi biru ini berpotensi melahirkan jutaan wirausaha baru. Selain bisa menghadirkan banyak peluang usaha baru, penerapan ekonomi biru dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat masa kini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo pernah mengatakan (Antara, 7/12/2013), untuk mewujudkan ekonomi biru, diperlukan pengembangan SDM (sumber daya manusia) melalui program vokasi (penguasaan keahlian terapan tertentu) yang disesuaikan dengan tuntutan dunia usaha dan industri. Kata kuncinya adalah adanya kolaborasi antara pengembangan SDM yang disesuaikan dengan dunia usaha dan industry.

Kita berharap Capres siapapun yang akan mengemban amanah rakyat terus menjalankan konsep ekonomi biru. Sebab, Indonesialah yang memperkenalkan blue economy dalam forum internasional Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB Rio+20 di Rio de Janeiro, Brasil, Juni 2012.

Sejak itu Indonesia mengajak dunia berpaling ke laut, karena di sanalah sumber kekayaan ekonomi masa depan. Dan presiden mendatang, benar-benar berkomitmen untuk menjelankan konsep cerdas ini sebagai ikhtiar memajukan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Semoga!